Adaptor Charger Laptop Asus ADP-90YD B PA-1900-30 19V 4.74A 90W 5.5X2.5MM For Asus A53S A8J Q550l K55A N56V X54C X551C K55VD K52 K53E K55A K501U K501UX K501UW Q550L K501L K501LX

u*****i 4 Sepadan dengan Harga:semoga sepadan dengan harganya yang paling murah diantara yang laii Fitur Terbaik:belum dicoba. semoga awet soalnya sudah 2x kali ganti

krisn4w4n 5

i*****n 5

isatjatoerpoetra 5

p1hpg7xtsk 5

anggayuliantono 5

willyaber 5

erwin.salsabilla 5

muhammadhusnialbughisi 5 Sepadan dengan Harga:mantap Fitur Terbaik:terbaik Pengiriman trmasuk cpt ke Pky kalimantan Respon penjual baik Semoga Awet, Aamiin..

muhammadadhistiran 5 Kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundangundangan telah terakomodasi dalam ketentuan hukum positif Pasal 96 UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan. Dengan dianutnya asas keterbukaan dalam undang-undang tersebut6 , masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui: a. rapat dengar pendapat umum; b. kunjungan kerja; c. sosialisasi; dan d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi. Sementara itu, yang dimaksud masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan undang-undang. Untuk memudahkan 6 Dalam Penjelasan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terkait Asas Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan. masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat. Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pada saat ini sudah mulai dikembangkan. Partisipasi yang dilakukan masyarakat sebagai stakeholeders (pemangku kepentingan), dapat dilakukan dengan memberikan masukan secara lisan dan tertulis dalam rangka perencanaan, penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundangundangan sesuai dengan tata cara Tata Tertib DPR. Partispasi masyarakat dalam pembahasan rancangan undang-undang juga merupakan wujud penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai dengan prinsip-prinsip good governance (pemerintahan yang baik), diantaranya: keterlibatan masyarakat, akuntabilitas, dan transparansi (Santosa, 2001:87). Demikian juga menurut Rahardjo (1998:127) transparansi dan partispasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan adalah menjaga netralitas. Netralitas maksudnya berarti persamaan, keadilan, dan perlindungan bagi seluruh pihak terutama masyarakat, mencerminkan suasana konflik antar kekuatan dan kepentingan dalam masyarakat. Keputusan dan hasil peran serta mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat dan menjadi sumber informasi yang berguna sekaligus merupakan komitmen sistem demokrasi.